IMPLEMENTASI KETENTUAN KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% DALAM KEANGGOTAAN KPPS PEMILIHAN UMUM 2024 DESA TANJUNG PADANG

Abstract

The main role of democracy and general elections in Indonesia in determining the direction of state policy is very significant. This research focuses on the formation of members of the Voting Organizing Group (KPPS) in accordance with General Election Commission (KPU) Regulation Number 8 of 2022. The research method used is literature study and field observation, with special emphasis on the aspect of women's representation. In the 2024 general election in Tanjung Padang Village, the implementation of these regulations is explored to evaluate the extent to which these policies are reflected in the formation of KPPS and their impact on women's participation at the village level. The research results show that there has been a positive achievement in the level of women's representation in Tanjung Padang Village, even exceeding the minimum provisions that have been set. It is hoped that this success can make a positive contribution in strengthening gender inclusivity and equality in the context of local democracy. In addition, it is associated with a greater impact on the national democratic system.

Abstrak

Peran utama demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia dalam menentukan arah kebijakan negara sangat signifikan. Penelitian ini difokuskan pada pembentukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi lapangan, dengan penekanan khusus pada aspek keterwakilan perempuan. Pada pemilihan umum 2024 di Desa Tanjung Padang, implementasi peraturan tersebut dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut tercermin dalam pembentukan KPPS dan dampaknya terhadap partisipasi perempuan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya pencapaian positif dalam tingkat keterwakilan perempuan di Desa Tanjung Padang, bahkan melebihi ketentuan minimum yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat inklusivitas gender dan kesetaraan dalam konteks demokrasi lokal. Selain itu, dihubungkan dengan dampak yang lebih besar terhadap sistem demokrasi nasional.